Serikat Buruh Inginkan Adanya Evaluasi WFH untuk Antisipasi PHK Massal

Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (PKBI)  Ilhamsyah pasalnya mendesak pemerintah untuk mengevaluasi pemberlakuan WFH (Work From Home).  Menurutnya hal ini harus dilakukan supaya PHK besar-besaran di kalangan buruh dapat dicegah. “Pemerintah  seharusnya melakukan evaluasi serius WFH  di kemenaker untuk mengantisipasi buruh yang terkena PHK,” ungkapnya  dilansir dari CNN Indonesia Jumat (17/4). 

Ikatan Buruh Minta Pemerintah Evaluasi WFH 

selain evaluasi WFH, Ilhamsyah  pun meminta Disnaker di tingkat provinsi untuk bisa melakukan evaluasi kinerja,  khususnya di DKI Jakarta.  Ia menilai  bahwa  tingkat yang   terjadi di DKI Jakarta terbilang tinggi.  Per tanggal 4 April 2020,  Disnaker DKI Jakarta sudah mencatatkan 16000 buruh kena PHK. Dan menurut Ilhamsyah  ketika petugas di kemnaker ataupun Disnaker menjalankan WFH  maka akan terjadi kelambatan proses pengaduan dan juga penanganan untuk burung yang terkena PHK.  oleh pihak  meminta  proses WFH  bisa dievaluasi kembali oleh pemerintah. 

“Kalau  bisa ada beberapa orang yang masuk untuk menangani itu,” pintanya. 

Tidak hanya hal itu, Ilham juga  pasalnya bertanya tentang data kemnaker yang menyebutkan ada 2,8 juta pekerja terkena PHK dan juga di rumahkan.  Menurut data itu perlu dirinci berdasarkan sektor-sektor pekerjaannya. “Dalam  kondisi seperti ini, buruh butuh perlindungan dan juga kepastian hukum, kalau petugas kemnaker dan Disnaker melakukan WFH,  kita  mau minta perlindungan ke mana lagi?” tanyanya. 

Dan ia juga menambahkan bahwa jika fungsi pengawasan tidak berjalan hanya karena WFH,  hal tersebut akan membuat banyak buruh diperlakukan Tak Adil atas PHK sepihak yang dilakukan oleh sebuah perusahaan.. Sebelumnya, Direktur Jenderal Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, Satrio Lelono, Mencatatkan jumlah pekerja yang terkena PHK dan juga di rumah kan saat ini mencapai 2,8 juta sebagai dampak krisis ekonomi di tengah pandemi virus Corona. 

 dan melalui konferensi jarak jauh dirinya mengatakan bahwa jumlah tersebut pasalnya berasal dari pekerja non formal dan formal. “Saat ini  2,8 lebih  dan akan terus bertambah,” katanya. 

Kartu Prakerja dinilai Pengamat Kurang Tepat Bagi Pekerja Kena PHK

Seperti kita ketahui bersama bahwa pada saat  Corona ini sudah banyak pekerja yang mengalami PHK ataupun di rumah kan karena krisis ekonomi yang terjadi.  dan Karena itulah pemerintah mengeluarkan sebuah kartu yang bernama Kartu Pra Kerja yang diharapkan bisa membantu para pekerja yang terkena dampak PHK. 

Namun Analis Kebijakan Publik Dari Universitas Trisakti Trubus Hardiansyah  menilai bahwa strategi Presiden Joko Widodo mengatasi dampak ekonomi dari virus Corona dengan kartu pra kerja ini dinilai tidak tepat ia mengatakan bahwa Sebagian besar masyarakat togel online terbaik yang terdampak sudah menguasai keahlian kerja di bidang masing-masing.  akan tetapi mereka kehilangan penghasilan karena pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. 

“Buruh yang kena PHK,  tidak membutuhkan kartu pra kerja yang dibutuhkan dia adalah uang tunai,  bantuan tunai. Programnya bagus, tapi di waktu yang tidak tepat,” ungkapnya dilansir dari CNN Indonesia. 

Seperti kita ketahui bersama bahwa program ini diluncurkan dengan target 5,6 juta orang yang terkena dampak dari PHK dan juga pekerja informal yang pendapatan yang tertekan karena penyebaran virus Corona.  di saat krisis seperti sekarang ini menurutnya Tak Tepat apabila fokus pemerintah mempersiapkan tenaga kerja.  menurut dirinya masyarakat membutuhkan uang untuk bertahan hidup karena kehilangan pekerjaan mereka ataupun kehilangan penghasilan mereka. 

Bantuan Langsung Tunai (BLT)  dinilai Trubus  jauh lebih tepat karena akan memulihkan daya beli masyarakat secara berkala tentunya. Uang  juga berjalannya seperti biasa. 

Related Post